BKKBN Gelar Rapat Koordinasi Mitra Kehumasan

BKKBN Gelar Rapat Koordinasi Mitra Kehumasan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Mitra Kehumasan Program KKBPK Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019, Senin, 09 Desember 2019. Rapat dibuka Kepala Perwakilan BKKBN Perwakilan Provinsi Banten, Drs. Aan Jumhana. Peserta rapat adalah lembaga-lembaga yang menanangani kehumasan, yaitu Dinas Kominfo Kab/Kota se-Provinsi Banten dan lembaga–lembaga yang menangani kependudukan dan keluarga berencana. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, S.Pd., MM dan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas BKKBN Pusat, Ratna Juwita Razak.

 Dalam sambutannya Aan Jumhana, mengatakan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga.

Dalam era digital ini,  proses integrasi yang terjadi karena pertukaran pandangan program, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya banyak disebabkan kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan internet. Sejalan dengan kondisi tersebut Badan Koordinasi Humas Pemerintah (BAKOHUMAS) sangatlah diperlukan karena  merupakan wadah komunikasi pengelola humas instansi pemerintah  dalam  mendukung tugas dan fungsi kehumasan. “Karena itu, Bakohumas mempunyai posisi yang strategis dan peran yang penting dalam upaya menyampaikan informasi kepada publik. Anggota Bakohumas dapat membantu mitra-mitranya termasuk BKKBN dalam menyampaikan informasi tentang berbagai isu di bidang kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) “ kata Aan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, menyampaikan memiliki peramn strateegis. Peran strategis humas pemerintah adalah credibility, yaitu menjadi sumber informasi yang dipercaya media atau publik. Context, isi informasi sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran dan media. Clarity, informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan media. Continuity, yaitu layanan informasi publik diberikan secara terus menerus kepada publik atau media. Channel, yaitu menggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik atau media.

Sedangkan, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas BKKBN Pusat memaparkan tujuan BKKBN adalah Terwujudnya keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram,  mandiri dan bahagia serta tercapainya pengendalian penduduk agar terbentuk penduduk tumbuh seimbang (PTS)  dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang  bermanfaat bagi pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan promosi yang masif dengan melibatkan berbagai lembaga, khusunya kehumasan pemerintah. “BKKBN, tidak bisa bekerja sendirian,” katanya.