Monev Pelayanan Publik ke Diskominfo Kabupaten Tangerang, KI Banten: Berikan Hak Publik Sebelum Diminta

Monev Pelayanan Publik ke Diskominfo Kabupaten Tangerang, KI Banten: Berikan Hak Publik Sebelum Diminta
Monev Pelayanan Publik ke Diskominfo Kabupaten Tangerang, KI Banten: Berikan Hak Publik Sebelum Diminta

Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilakukan pada 2020 dan tiga bulan terahir pada Rabu (10/3/2021).

Hilman, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sambutannya mengatakan, sebagai badan publik, keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Menurutnya, hak masyarakat mendapatkan informasi seharusnya dapat dipermudah dan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.

“Informasi yang menjadi hak masyarakat memang sudah seharusnya di umumkan, dan kita sebagai badan publik harus dapat menginformasikan sehingga tidak ada lagi permohonan informasi dari masyarakat,” kata Hilman

Ia menjelaskan, sebagai Komisi Informasi, pihaknya merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan badan publik kepada publik dalam tiga bulan terakhir untuk mengetahui perkembangan dan peningkatkan pelayanan serta hal-hal yang masih perlu diperhatikan untuk ditingkatkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Tini Wartini menerima kunker Komisi Informasi Provinsi Banten di lantai IV ruang rapat Solear, dihadiri  pejabat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Sosial, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selaku PPID Pembantu.

Tini Wartini menjelaskan, kegiatan tersebut dalam rangka meninjau pelayanan informasi publik Pemkab Tangerang yang sudah dilaksanakan selama tiga bulan terahir dan tindak lanjut perbaikan kekurangan informasi pada 2020 lalu.

Dia menyebut beberapa program kerja PPID tahun 2021 diantaranya PPID Desa, pengesahan informasi yang dikecualikan serta peningkatan pelayanan informasi. Rencananya April hingga Juni, Pemkab Tangerang melalui PPID akan melakukan sosialisasi ke 246 desa mengenai PPID Desa sebagai bagian dari program kerja PPID Utama Kabupaten Tangerang.

“Selama tiga bulan sudah 18 desa dari 246 desa dilakukan pembentukan PPID Desa di wilayah Kabupaten Tangerang. Pembentukan PPID Desa untuk memudahkan pelayanan informasi hingga ke pelosok desa,” ujar Tini Wartini.

Tini Wartini menambahakan bahwa Pemkab Tangerang memiliki beberapa media untuk memudahkan masyarakat dalam membuat permohonan ataupun laporan pengaduan melalui website resmi serta media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga Youtube dan juga Tangerang Gemilang serta  SP4N LAPOR sebagai kanal untuk mengelola pengaduan.

“ Iya selama 3 bulan terahir telah menerima 24 permohonan informasi. Sebanyak 5 permohonan sudah kami tindak lanjuti, 3 permohonan sedang dalam proses dan 16 permohonan belum kami proses tetapi tetap kami monitoring,” ucapnya.