Targetkan Raih Predikat Provinsi Informatif, Diskominfo Dorong Optimalkan Pengelolaan Website OPD

Targetkan Raih Predikat Provinsi Informatif, Diskominfo Dorong Optimalkan Pengelolaan Website OPD

SERANG - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula lantai 3 gedung Inspektorat Provinsi Banten KP3B, Curug Kota Serang, Selasa 17/3/2020. Bimtek tersebut dihadiri oleh peserta perwakilan dari 41 OPD di lingkungan Pemprov Banten.

Bimtek ini digelar guna terwujudnya website OPD di lingkungan Pemprov Banten yang inovatif dan berguna serta mudah diakses masyarakat. Sehingga seluruh informasi, terutama terkait program dan kebijakan pemerintah dapat diakses secara mudah. Hal ini juga dilakukan, sebagai langkah awal terwujudnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah daerah.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengungkapkan, keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov Banten pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mendapatkan kategori kurang inovatif, 2018 mendapatkan kategori cukup informatif, 2019 mendapatkan kategori menuju informatif dan pada tahun 2020 ini ditargetkan mendapatkan kategori informatif.

Eneng menjelaskan, website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan  (home page), menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Maka, kata Eneng, Setiap OPD harus dapat menampilkan secara interaktif jurnal informasi dan pembangunan daerah dalam websitenya masing-masing.

"Dalam website itu juga memaparkan segala informasi mengenai potensi daerah, itu sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Juga ensosialisasikan kebijakan program pemerintah dan informasi pemerintah lainnya kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat yang terjangkau oleh jaringan internet," papar Eneng.

Selain itu lanjut Eneng, melalui website, setiap OPD wajib menjadikan website ini sebagai satu-satunya portal yang menyajikan jurnal informasi dan potensi daerah secara terpadu dan menyeluruh.

"Juga yang terpenting adalah menjadikan website sebagai media interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, antara dunia usaha dan pemerintahan daerahnya. Dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta masyarakat luas lainnya," terangnya.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Banten, Amal Herawan mengatakan, setiap badan publik menurutnya wajib memiliki pejabat pengelola informasi, dokumentasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP). 

Adapun beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun DIP, kata Amal, diantaranya pengumpulan informasi yang merupakan penghimpunan aktivitas kegiatan, baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap OPD.

"Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Yaitu informasi yang didapat atau bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis," ujarnya.

Informasi yang wajib diumumkan, lanjut Amal, diantaranya informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, penyakit menular, bahan racun pada makanan dan lainnya.

"Ada juga informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja badan publik informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka. Semakin banyak informasi dipublikasi maka akan semakin sedikit permohonan data iformasi." tukasnya.