Vinus dan SMSI Ekspos Hasil Polling Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Tangerang

Vinus dan SMSI Ekspos Hasil Polling Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Tangerang

TANGERANG  -  Visi Nusantara (Vinus) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) gelar kegiatan Ekspos Hasil Polling dan Dialog Publik dengan mahasiswa, LSM dan wartawan di Rumah Makan Joglo, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/2/2020).

Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Direktur Visi Nusantara Subandi Misbah, Komisioner KI Provinsi Banten Luthfi Nawawi, Kabid IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang Abdul Munir, dan wartawan senior Budi Sabarudin sebagai moderator.

Direktur Visi Nusantara, Subandi Misbah mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya melakukan survei keterbukaan informasi publik terkait pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil survei, 79,9% masyarakat wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Tangerang belum mengetahui atau mendapatkan informasi terkait pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

"Metodologi survei yang dilakukan, adalah kerja intektual dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Dari setiap pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat menyebutkan bahwa sebanyak 79,9%, mereka tidak mengetahui informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hasil survei bisa dipertanggungjawabkan," ujar Subandi Misbah.

Subandi juga mengatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik tersebut tidak boleh ditutup-tutupi. Keterbukaan informasi publik juga dilindungi oleh Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Abdul Munir, SP, M.Si, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengaku bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Visi Nusantara menjadi kontrol dan evaluasi Pemkab Tangerang dalam meningkatkan kinerjanya yang berkaitan dengan informasi publik.

"Ini juga input buat kami, kalau (informasi) belum mencapai seratus persen, atau belum diharapkan masyarakat, ini perlu kita ditingkatkan lagi," kata Abdul Munir

Pun demikian, kata pria yang pernah menjadi wartawan harian ini, terkait informasi publik tentang program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang, terutama yang berkaitan dengan dana desa, selalu diinformasikan lewat papan pengumuman yang dipasang di setiap desa, sesuai UU Desa.

"Mungkin pada saat melakukan survey, informasi yang ditanyakan soal informasi yang di internet. Mungkin seperti itu. Karena informasi ini kan banyak macamnya. Ada informasi yang disampakan langsung lewat media, ada informasi yang ditempel di papan atau baliho. Mungkin masyarakat yang ditanya itu, yang tidak tahu informasi yang dipasang di papan," paparnya.

Komisioner Komisi Informasi (KI) Banten, Luthfi Nawawi menjelaskan bahwa Komisi Informasi Banten setiap akhir tahun melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dan lembaga vertikal/badan usaha negara dan daerah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Tahun 2019, Kabupaten Tangerang menduduki peringkat ke-7 dari delapan kota/kabupaten. Turun dua tingkat dari 2018. Saat itu posisi Tangerang berada pada posisi 5,” ungkap Luthfi.

Karena itu, dia berharap di Kabupaten Tangerang perlu melakukan evaluasi terkait penilaian KI tahun sebelumnya. Karena ada beberapa item yang belum terpenuhi sebagai syarat keterbukaan informasi.

Bila melihat data di KI Banten, Kabupaten Tangerang pernah menduduki posisi pertama keterbukaan informasi pada tahun 2013, hanya saja sejak itu posisinya cendrung turun. "Kami harap tahun 2020 bisa mencapai informatif," kata Lutfi.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H. Kholid Ismail mengatakan, DPRD Kabupaten Tangerang memastikan mendukung penuh pembentukan Komisi Informasi (KI) dan Perda Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tangerang.

“Ekspos hasil polling dan dialog publik semacam ini luar biasa. Sebab, bisa mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk lebih lagi melakukan transparansi publik,” ungkapnya

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, masyarakat sangat membutuhkan berbagai informasi publik dari Pemkab, seperti hasil-hasil pembangunan.

“Pastinya saya mendukung pembentukan komisi informasi. Sebab, semua kan harus terbuka. Saya yakin Pemkab juga berterima kasih dengan ekspos hasil polling ini,” tukasmya.

Sumber: ppid.tangerangkab.go.id